Berita Inforamsi Bola Terbaru 2021
Rekomendasi Skincare untuk Mengatasi Pigmentasi Kulit, Wujudkan Kembali Glowingmu | Momen Presiden Jokowi Tanding Bulutangkis Melawan Tim Piala Thomas 2020 | Sinovac Siap Produksi Vaksin Khusus Lawan Varian Omicron Jika Diperlukan | WHO: Belum Ada Bukti Varian Omicron Lebih Menular | Jokowi Minta KORPRI Bergerak Lebih Lincah dan Tinggalkan Sekat Ego Sektoral | Marak Vandalisme di Solo, Gibran Bakal Tambah CCTV | Propam Limpahkan Laporan Dugaan Kriminalisasi di Sumut ke Bareskrim | BPJS Kesehatan Sabet Indonesia Best Brand Award 2021 | Demo Ricuh Pemuda Pancasila, Polisi Ingatkan Tak Boleh Ada Ormas di Atas Hukum | Ketua DPR Ajak Semua Pihak Selesaikan RUU TPKS | Sedang Berlangsung Big Match BRI Liga 1! Yuk Saksikan Live Streaming Persija Vs Bali United | Satgas Ingatkan Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19 Tak Lengah Prokes | Damri Uji Coba Bus Listrik Di Bandara Soekarno-Hatta | Tempat Asyik untuk Bersantai Sore di Bali, 3 Beach Club Ini Siap Menanti | Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua |
Home Sitemap Cari disclaimer Contack Me  

Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua

Oleh : Rista Simbolon (Via Jawapos.com ) | Diterbitkan 2 Minggu yang lalu | Short link: https://lazoid.com/link/9243214

Bagikan Ke : Facebook Twitter


JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta segenap pihak dan insan inspektorat, serta auditor di Papua mengintensifkan pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Papua.

“MCP (Monitoring Center for Prevention) di Papua masih rendah,” kata Alex dalam keterangannya, Rabu (24/11).

Terkait hal tersebut, lanjut Alex, KPK meminta segenap pihak untuk bersama-sama menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan sesuai tugas masing-masing. Hal ini untuk terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Papua, sebagai upaya pencegahan korupsi.

“KPK telah menandatangani MoU dengan Kemendagri dan BPKP untuk selanjutnya monitoring MCP akan dilakukan oleh Kemendagri sebagai instansi pembina pemda dan BPKP yang memiliki perwakilan di setiap provinsi. Harapannya, akan lebih efektif,” terang Alex.

KPK, sambung Alex, mendorong inspektorat dapat menjadi kepanjangan tangan KPK. Karena, lanjutnya, inspektorat adalah pelaksana program pengawasan di daerah.

“Jadi, jika ada kepala daerah yang bermasalah hukum terkait korupsi, maka inspektorat ikut bertanggung jawab, karena artinya inspektorat membiarkan kepala daerahnya terjerat korupsi,” ujar Alex.

Alex memaparkan, program koordinasi supervisi KPK tidak hanya pencegahan, tetapi juga penindakan. Tidak kurang dari 266 laporan masyarakat, katanya, yang KPK terima dari Papua.

“Kami menilai ada potensi korupsi di dalamnya yang tidak harus selalu ditangani oleh KPK karena keterbatasan kewenangan KPK. Laporan pengaduan masyarakat tersebut bisa juga kami limpahkan ke inspektorat untuk diproses,” ujarnya.

Namun, Alex memahami, bahwa kapasitas inspektorat masih terbatas. Meskipun, katanya, dari aspek aturan, Inspektorat harus punya urban Investigasi dan faktanya belum semua punya. Hal ini, katanya, menjadi tugas BPKP ke depan.

Alex berharap dengan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh jajaran inspektorat dan auditor dari seluruh pemda, Perwakilan BPK, dan BPKP, juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman RI (ORI) di Papua, dapat memperkuat sinergi dan koloborasi semua pihak dalam melakukan pendampingan dan pengawasan di wilayah Papua.

ORI, kata Alex, dapat melakukan evaluasi dan pengawalan atau pengawasan terhadap administrasi di pemerintahan daerah. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi yang merupakan kewenangan ORI, maka ORI dapat melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat untuk perbaikan maladministrasi.

“Tidak tertutup kemungkinan dari maladministrasi tersebut menimbulkan kerugian negara. Bisa saja itu kesalahan administrasi, tapi dapat menimbulkan kerugian negara dan juga bisa menjadi perkara korupsi,” terangnya.

Menurutnya, perkara korupsi ada kaitannya dengan maladministrasi dari kesalahan prosedur dan lain sebagainya.

“Kalau itu disengaja dan ada niat jahat, tentu menjadi pidana,” pungkasnya.


Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua | Bang Naga | on 5:25:52am Kamis 9 Desember 2021 | Rating 4.5
Cuplikan :Judul: Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua
Description: Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua
Alamat: https://lazoid.com/news/9243214.html
Artikel Terkait




                            WHO: Belum Ada Bukti Varian Omicron Lebih Menular

WHO: Belum Ada Bukti Varian Omicron Lebih Menular


Sumutkota.com ... Read More →



                            Marak Vandalisme di Solo, Gibran Bakal Tambah CCTV

Marak Vandalisme di Solo, Gibran Bakal Tambah CCTV


Sumutkota.com ... Read More →



                            BPJS Kesehatan Sabet Indonesia Best Brand Award 2021

BPJS Kesehatan Sabet Indonesia Best Brand Award 2021


Sumutkota.com ... Read More →



                            Ketua DPR Ajak Semua Pihak Selesaikan RUU TPKS

Ketua DPR Ajak Semua Pihak Selesaikan RUU TPKS


Sumutkota.com ... Read More →




                            Damri Uji Coba Bus Listrik Di Bandara Soekarno-Hatta

Damri Uji Coba Bus Listrik Di Bandara Soekarno-Hatta


Sumutkota.com ... Read More →



Bagikan Ke : Facebook Twitter Google+

CONTENT

Latest Update

  • Jadwal Liga Champions Eropa UEFA
  • BRI LIGA 1
  • Jadwal Bola Siaran Langsung
  • jadwal bola malam ini
  • Jadwal Liga Spanyol Malam Ini
  • Jadwal Kiblat Bola
  • Jadwal Liga Inggris
  • Jadwal Liga Italia
  • Jadwal Bundesliga Jerman

  • Nasional

    » Gempa Bumi Hari Ini

    menu


    Tempo LIPUTAN DAIRI CNN Zodiak
    © 2017 - 2021 lazoid.com | Pers | V.DB: 3.50 | All Right Reserved

    DMCA.com Protection Status


    Page loads : seconds